KUR Merupakan Solusi Bagi UKM

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara Indonesia. Menurut BPS jumlah penduduk miskin Indonesia sampai dengan Bulan Maret 2013 mencapai 28,07 juta orang. Walaupun angka ini turun sebanyak 0.52 juta orang dibandingkan bulan September 2012 yang berjumlah 28,59 juta orang.  Yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia.  Kemiskinan inilah  yang menyebabkan banyak penduduk Indonesia akhirnya memilih menjadi TKI yang bekerja di luar negeri baik sebagai pekerja rumah tangga ataupun buruh pabrik karena pendidikan dan keahlian yang mereka punya tidak dapat bersaing untuk mencari pekerjaan di dalam negeri yang sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja tiap tahunnya semakin bertambah. Menurut BPS jumlah pengangguran di Indonesia sampai dengan bulan Februari 2013 7,17 juta orang, angka ini hanya sedikit.mengalami penurunan dibanding bulan Agustus 2012 yang mencapai 7,24 juta orang.  Sedangkan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2013 mencapai 121,2 juta orang atau bertambah 3,1 juta orang dibanding Agustus 2012 . 

Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPKTI), jumlah pekerja Indonesia sekitar 6,5 juta orang yang bekerja di luar negeri pada tahun 2012 yang tersebar di 142 negara.  Dengan menjadi TKI diharapkan banyak penduduk Indonesia bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga sekaligus dapat memperbaiki perekonomian keluarga menjadi lebih sejahtera, tetapi kenyataannya  permasalahan yang sering dihadapi oleh para TKI, antara lain: gaji yang tidak dibayarkan, penyiksaan, perkosaan yang akhirnya menyebabkan banyak para TKI kalau tidak dihukum pancung  pulang ke Indonesia menjadi gila dan banyak TKI yang terkena HIV karena seringnya diperkosa oleh para majikan mereka.  Hal itu tentu saja menjadi masalah baru bagi pemerintah Indonesia.

Kemiskinan juga yang menjadi penyebab banyaknya anak-anak di bawah umur menjadi pekerja walaupun UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang sangat jelas melarang adanya pekerja anak, dan UU Perlindungan Anak yang melarang memperkerjakan anak di bawah umur tetapi masih saja banyak orang yang memperkerjakan anak di bawah umur.  Tetapi saya tidak menyalahkan orang tua yang menyuruh anaknya di bawah umur untuk bekerja, karena faktor kemiskinanlah yang mengharuskan mereka  melakukan hal tersebut dan juga keluguan mereka dan terbatasnya pengetahuan mereka tentang masalah peraturan pemerintah tersebut juga membuat mereka tidak tahu kalau anak di bawah umur tidak boleh bekerja.

Berdasarkan data Understanding Children’s Work ()UCW) tahun 2012 menyebutkan sebanyak 2,3 juta jiwa, anak berusia 7-14 tahun adalah pekerja anak di bawah umur sedangkan BPS menyebutkan ada 4 juta anak dari 58,8 juta anak berusia 5-17 tahun terpaksa bekerja. Masalah anak yang menjadi pekerja di bawah umur ini tentu saja menjadi salah satu tugas berat pemerintah yang harus di atasi, dan pemerintah tiap tahunnya berusaha menarik pekerja anak dibawah umur dan tahun ini pemerintah berusaha menarik 11 ribu pekerja anak di bawah umur dengan mengembalikan mereka ke bangku sekolah.

Saya mendukung sekali usaha pemerintah untuk mengembalikan pekerja anak di bawah umur tersebut untuk kembali ke bangku sekolah.  Tetapi masalahnya pekerja anak tersebut bisa jadi adalah tulang punggung keluarga atau paling tidak yang membantu perekonomian keluarga.  Kalau pekerja anak tersebut ditarik tapi tanpa memberikan solusi buat keluaraga tersebut maka tentu saja ini juga bisa menjadi masalah baru.  Bagaimana mungkin mereka bisa tenang pergi ke sekolah apabila untuk makan saja terancam?  Jadi masalah utama yang mesti diatasi adalah masalah kemiskinan penduduk Indonesia.

Untuk mengatasi kemiskinan tersebut tentu saja pemerintah melalui Kemnakertrans melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menciptakan 2,5 juta kesempatan kerja di tahun 2013 dengan mengandalkan sembilan sektor unggulan di Indonesia, yang antara lain: pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 20 ribu kesempatan kerja; pertambangangan dan penggalian sebanyak 46 ribu kesempatan kerja; industry pengolahan sebanyak 936 ribu kesempatan kerja baru dan listrik, gas dan air berseih sebanyak 13 ribu kesempatan kerja.  Sedangkan sektor bangunan sebanyak 511 ribu kesempatan kerja; perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 491 ribu kesempatan; angkutan dan komunikasi sebanyak 18 ribu kesempatan kerja; lembaga keuangan sebanyak 162 ribu kesempatan kerja; pemerintahan dan jasa lainnya sebanyak 308 kerja.

Walaupun pemerintah tiap tahunnya berusaha meningkatkan kesempatan kerja tetapi hal itu belum sepenuhnya bisa mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.  Oleh karenanya menciptakaan wirausaha adalah salah satu solusi untuk mengatasi penggangguran.  Tetapi permasalahan yang paling sering dikemukakan orang-orang ketika mau memulai suatu usaha adalah tidak adanya modal dan juga bentuk usaha apa yang harus mereka kerjakan. Karena terbatasnya permodalan dan pengetahuan maka banyak penduduk Indonesia yang akhirnya hanya mampu menjadi pedagang asongan yang penghasilannya sangat kecil sekali dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka sehari-hari..  Ataupun penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani atau nelayan, mereka bekerja hanya untuk menyambung hidup walaupun mereka sudah bekerja sangat keras tapi hidup mereka masih tetap saja miskin.  Ini semua terjadi karena pengetahuan mereka yang terbatas dan juga masalah tidak adanya modal untuk memulai dan mengembangkan usaha.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun yang lalu  mendirikan program unggulan yang pro rakyat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang resmi diluncurkan yaitu pada tanggal 5 November 2007.  KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Dana yang disalurkan kepada UMKMK sepenuhnya merupakan dana perbankan, sedangkan Pemerintah menyediakan dana penjaminan melalui Perusahaan Penjaminan yang menanggung sekitar 70 persen resiko KUR.  Pengajuan KUR pun tidak sulit, bunganyapun rendah hanya sebesar 1,05 persen perbulan dan cicilannya juga ringan. Untuk KUR tanpa agunan dapat diajukan dibawah RP 20 juta dengan persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan usaha dari RT atau Keluarahan, foto copy Keterangan Kepemilikan Rumah Tinggal untuk mengantisipasi nasabah tidak pindah tempat tinggal. Prosesnya  dimulai dari pendaftaran atau pengajuan pinjaman, kemudian pengisian formulir dan melengkapi persyaratan memerlukan waktu kurang dari satu pekan sudah dapat dicairkan. Pihak bank kemudian akan melakukan survei untuk menilai kelayakan usaha tersebut. Setelah dinilai layak, nasabah akan dipanggil untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit. Dana pun cair dengan ditransfer ke rekening nasabah, tanpa ada potongan.  Karena persyaratan KUR yang ringan membuat banyak pelaku usaha kecil menengah sangat terbantukan.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, secara akumulatif, dari November 2007 sampai dengan Maret 2013, jumlah pelaku usaha penerima KUR telah mencapai 8,3 juta debitur dengan total outstanding kredit yang telah disalurkan sebesar Rp 108,4 triliun. Khusus sepanjang kuartal I tahun ini berhasil direalisasikan KUR sebesar Rp 10,7 triliun (29,72%) yang mencakup 570,2 ribu debitur.  Berdasarkan sektor ekonomi produktif yang menjadi sasaran KUR, sektor perdagangan (yang terintegrasi dengan sektor hulu) menjadi sektor usaha yang paling dominan mengakses KUR dengan proporsi sebesar 50,79%. Sementara sektor pertanian dan perikanan sebesar 13,7%, sedangkan sektor industri pengolahan mengambil porsi sebesar 2,6%. Apabila diakumulasikan, penyaluran KUR di sektor hulu yang meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan sektor hulu terintegrasi memiliki andil sebesar 31,4% dari keseluruhan sektor yang dibiayai oleh KUR.  Sedangkan penyaluran KUR yang khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI), sampai dengan Maret 2013 telah mencatatkan total plafon kredit sebesar Rp 46 miliar yang menjangkau sebanyak 3.649 orang TKI.  

 Dengan adanya KUR ini tentu saja sangat membantu sekali bagi kaum Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengembangkan usahanya.  Dan diharapkan program KUR ini semakin gencar di sosialisasikan pemerintah sehingga penduduk Indonesia mengenal apa itu KUR dan lebih memahami prosedur untuk mengajukan KUR karena sampai saat ini masih banyak penduduk Indonesia belum tahu adanya program KUR.  Dengan adanya KUR ini juga diharapkan dapat menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Indonesia, dimana pada tahun 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN),  dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia, mengingat jumlah  wirausaha Indonesia baru berkisar 0,24% dari populasi penduduk. Diharapkan dengan GKN  dapat mencapai sekurang-kurangnya 1% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2014 dan akhirnya mencapai rasio ideal 2% dari populasi penduduk.

Dengan adanya KUR, Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan jumlah wirausaha baru yang semula 570.339 orang pada 2011 (0,24 %) menjadi 3.707.205 orang (1,56 %) pada akhir 2012.  Dengan semakin meningkatnya jumlah wirausaha baru maka peranan KUR akan semakin besar dan sangat diperlukan sekali bagi UKM. Pada tahun 2012 realisasi distribusi penyaluran KUR sebesar Rp. 34.230 triliun, dimana BRI sebesar Rp. 19.78 triliun, BNI sebesar Rp. 4.172 triliun, Mandiri sebesar Rp. 3.795 triliun, BTN sebesar Rp. 1.366 triliun, Bukopin sebesar Rp. 395 miliar, BSM sebesar Rp. 1.267 triliun, BNI Syariah sebesar Rp. 41.750 miliar dan 26 BPD sebesar Rp. 3.413 triliun.Oleh karenanya pada tahun 2013 ini Pemerintah meningkatkan target KUR menjadi Rp. 36 triliun.

Sumber: www.setkab.go.id